Fakultas Sastra Mesin: November 2013

Kamis, 21 November 2013

4 Sandi Operasi Penyadapan Asing Diduga Targetkan Indonesia

Operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban rupanya sudah terjadi sejak lama. Operasi tersebut dilakukan dalam berbagai nama sandi operasi. Kabar mengejutkan mengenai penyadapan yang terjadi di Indonesia juga disampaikan harian The Australian. Media ini menuliskan bahwa pemerintah Australia juga menyadap satelit Palapa milik Indonesia.

Pihak yang diduga menyadap adalah Australian Signals Directorate (ASD), salah satu direktorat di Kementerian Pertahanan Australia yang bertanggung jawab atas signals intelligence (SIGNIT).

Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap Des Ball, professor dari Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre. Dalam artikel itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.

Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar Australia Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya. Berikut ini sandi operasi penyadapan dengan Indonesia sebagai korban yang sudah dilakukan sejak lama, seperti dirangkum dari data pengamat telematika Roy Suryo yang kini menjabat Menpora:

1. Echelon and friendship (NSA 1990)

Echelon adalah nama sandi untuk menggambarkan kerja sama pengumpulan data informasi oleh lima negara yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat, disingkat AUSCANNZUKUS. Echelon merupakan bentuk kerja sama mengumpulkan sinyal intelijen dengan menganalisis jaringan berbagai negara.

Echelon digambarkan sebagai satu-satunya sistem piranti lunak yang mengontrol pengunduhan serta penyebaran hasil penyadapan satelit komunikasi komersial. Echelon juga digunakan untuk memonitor komunikasi militer serta diplomasi Uni Soviet dan Blok Timur pada era Perang Dingin tahun 1960-an. Pada akhir abad ke-20, Echelon berfungsi lebih luas menjadi sistem penyadapan global untuk komunikasi komersial maupun partikelir.

Menurut sebuah laporan parlemen Eropa, Echelon mampu menyadap panggilan telepon, faksimile, e-mail dan data lainnya yang tersambung lewat transmisi satelit maupun PSTN (public switched telephone network) tempat lalu lintas internet.

2. Jupiter and Larkswood

NBC pernah memberitakan bahwa stasiun penyadapan terbesar badan intelijen Australia DSD berada di Shoal Bay dekat Darwin. Sepanjang 1999 sebanyak 120-150 orang bekerja di sana mendengarkan traffic radio di Indonesia, merekam sinyal terenskripsi dan memonitoring percakapan telepon satelit.? Sistem ini memantau percakapan antara ABRI dengan milisi di Timor-Timur, antara ABRI dengan komando daerah di Dili dan antara Dili dengan markas Kodam di Denpasar. Sambungan lain yang disadap adalah antara Dili dengan Jakarta.

Data lain dari Desmond Ball dalam 'The Defence Presence in the Northern Territory', ada sistem penyadapan dengan sandi Larkswood. Sistem ini menyadap komunikasi satelit terutama yang menggunakan satelit Palapa. Dari semula hanya ada dua piringan antena, pada akhir 90-an sudah ada 11 antena untuk menyadap berbagai komunikasi satelit di Indonesia. Aksi penyadapan ini dilakukan terhadap pejabat militer Indonesia yang lebih menggunakan telepon satelit dalam berkomunikasi dibandingkan dengan komunikasi radio.

3. Orion Spy Satellite (1999)

Orion Spy Satellite adalah operasi penyadapan komunikasi seluler Jakarta dan Dili. Penyadapan dilakukan lewat satelit mata-mata Orion dengan orbit di atas wilayah Indonesia. NBC pernah memberitakan soal ini pada 12 September 1999.

Satelit Orion berposisi 22.300 mil di atas Indonesia. Secara teori, satelit ini bisa menyadap komunikasi walkie talkie dari Timor Timur. Informasi bisa dikirim real time ke markas Australia di Pine Gap. Sambungan telepon dari Indonesia juga bisa disadap dan datanya dikirim ke Amerika Serikat.

4. Magic Lantern (FBI)

Magic Lantern adalah teknologi mata-mata penyadapan passphrase program enkripsi publik seperti Pgp via Implant virus penyadap pada komputer sasaran. Piranti lunak ini dikembangkan oleh Biro Penyelidik Federal (FBI) di mana agen bisa membaca data yang dibutuhkan dengan menyusupkan virus. Magic Lantern meng-instal software bernama keylogging ke komputer korban yang mampu merekam apa saja diketik korban di keyboardnya.

Dengan cara ini informasi-informasi penting bisa didapat untuk dikirim ke FBI. Sejauh ini belum ada laporan Magic Lantern menyadap komunikasi yang dilakukan dengan target di Indonesia. Namun setidaknya, Magic Lantern memberikan peringatan bahwa informasi sepenting apapun bisa disadap.

Sumber: merdeka.com

Minggu, 10 November 2013

Sengketa Batas Daerah Pada Era Otonomi Daerah di Indonesia

1. Pendahuluan

Kebijakan pemekaran wilayah selama sepuluh tahun pelaksanaan otonomi daerah (tahun 1999-2009), telah menghasilkan 205 daerah otonom baru (DOB) yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota (Kemendagri, 2010). Salah satu proses di dalam pembentukan DOB adalah proses boundary making untuk menetapkan dan penegasan batas daerah yang dibentuk, sehingga proses boundary making batas daerah di Indonesia adalah merupakan bagian dari proses besar pemekaran wilayah yang berdimensi politik, hukum, ekonomi, sosial dan teknis pemetaan (Chalid, 2005). Pembentukan DOB sebagai akibat pemekaran berarti menambah jumlah segmen batas daerah.

Kegiatan yang dilakukan pasca terbentuknya suatu DOB adalah penegasan batas daerah. Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Di dalam UUPD diamanatkan bahwa paling lama 5 tahun harus sudah dilakukan kegiatan penegasan batas daerah. Penegasan batas daerah merupakan bagian dari tahapan proses boundary making. Dalam setiap tahapan boundary making selalu diperlukan peta (informasi geospasial) sebagai infrastruktur (Jones, 1945; Adler, 1999).

Perkembangan politik, ekonomi dan budaya masyarakat dunia maupun budaya lokal suatu negara dalam memaknai batas, sering terjadi sengketa antar wilayah bertetangga terkait batas wilayah (Prescott, 1987). Demikian juga yang terjadi di Indonesia, sejak era OTDA, batas daerah memiliki makna yang penting sebagai batas kewenangan pengelolaan bagi setiap daerah sehingga ketidakjelasan dan ketidaksepakatan letak batas daerah telah banyak menimbulkan sengketa batas daerah. Sampai dengan akhir tahun 2012 tercatat ada 82 kasus sengketa batas daerah yang belum dapat diselesaikan. Bahkan 449 segmen dari 640 segemen batas daerah yang belum ditegaskan patut diduga terdapat potensi sengketa batas (Kemendagri, 2012).

Dalam manajemen dan penyelesaian konflik, sangat penting untuk terlebih dahulu dilakukan analisis untuk mencari sebab-sebab terjadinya konflik (Furlong, 2005). Analisis untuk mencari penyebab sengketa batas daerah di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori penyebab konflik yang dikemukakan oleh Moore (1986).

Konflik adalah salah satu bentuk perilaku persaingan antar individu atau antar kelompok orang. Potensi terjadinya konflik akan ada bila dua atau lebih aktor bersaing secara berlebihan atau tidak adanya kesesuaian tujuan dalam kondisi sumberdaya yang terbatas (Moore, 1986).

Menurut Moore (1986) ada lima penyebab utama terjadi nya konflik batas dan untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya konflik bisa dilihat dari : (1) persoalan hubungan antara orang atau kelompok, (2) persoalan dengan data, (3) tidak diperhatikannya atau tidak ada kesesuaian nilai (value), (4) kekuatan terstruktur dari luar yang menekan para aktor dalam sengketa, (5) persoalan kepentingan yaitu tidak diperhatikannya atau tidak ada kesesuaian dalam hal keinginan. Pendekatan Moore (1986) ini sering digunakan untuk alat analisis konflik terutama dalam hal menentukan penyebab sengketa dan perilaku konflik (Forbes, 2001 dan Furlong, 2005).

Penjelasan tiap faktor penyebab konflik dijelaskan oleh Moore (1986) dalam Furlong (2005) dan Kristiyono (2008) sebagai berikut :

Konflik struktural

Adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan sehingga ada ketidakseimbangan kekuatan misalnya dalam hal ketimpangan kontrol sumberdaya, wewenang formal yang membuat bagaimana suatu situasi dapat dibuat untuk tujuan tertentu melalui kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya). Aturan main dan norma untuk menentukan aspirasi apa yang menjadi haknya. Ketika aspirasi dianggap tidak kompatibel dengan tujuan pihak lain maka hasilnya dapat menimbulkan konflik.

Faktor geografis dan sejarah merupakan dua aspek penyebab konflik struktural diantara aspek lainnya yang sering menjadi alasan klaim suatu wilayah. Faktor geografis merupakan klaim klasik berdasarkan batas alam, sedangkan faktor sejarah merupakan klaim berdasarkan sejarah kepemilikan (pemilikan pertama) atau lamanya kepemilikan (Prescott, 2010).

Faktor kepentingan

Masalah kepentingan menimbulkan konflik karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/keinginannya, pihak lain harus berkorban. Konflik kepentingan mungkin bisa bersifat substantif, prosedur atau psikologis.

Konflik nilai

Konflik nilai biasanya disebabkan oleh sistem kepercayaan (nilai) yang tidak bersesuaian misalnya dalam hal definisi nilai dan mungkin nilai-nilai keseharian.

Konflik hubungan

Konflik hubungan antar manusia terjadi karena adanya emosi negatif yang kuat, salah persepsi, salah komunikasi atau tidak ada komunikasi, atau perilaku negatif yang berulang.

Konflik data/informasi

Konflik data/informasi terjadi ketika kekurangan atau tidak tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan, data dan informasi yang tersedia salah, tidak sepakat mengenai data dan informasi yang relevan, beda cara pandang dalam menterjemahkan data dan informasi, atau beda interpretasi dan analisis terhadap data dan informasi.

Menurut Moore, konflik data, konflik nilai dan konflik hubungan sebenarnya konflik yang tidak perlu terjadi, artinya kalau data dan informasi tersedia sesuai kebutuhan, nilai-nilai yang ada difahami secara baik dan emosi serta perilaku negatif dapat dijaga, maka tidak akan terjadi konflik. Konflik yang sebenarnya adalah konflik struktural dan konflik kepentingan yang hampir selalu terjadi karena antara faktor kepentingan dan faktor struktural adalah dua faktor yang saling berhubungan dan selalu ada dalam kehidupan manusia (Furlong, 2005).

Sengketa **(Dispute)**

Sengketa dapat didefinisikan sebagai suatu ketidaksepahaman (disagreement) yang spesifik. Hal tersebut biasanya disebabkan karena adanya suatu regulasi atau kebijakan dimana klaim atau tuntutan suatu kelompok ditolak oleh kelompok lain sehingga akan menimbulkan sengketa. Dalam hal konflik batas daerah, ketidaksepahaman yang terjadi disebabkan karena adanya suatu kebijakan politik dalam bentuk regulasi UUPD, sehingga istilah konflik batas wilayah oleh para ahli konflik lebih tepat disebut sengketa (disputes) (Forbes, 2001).

2. Metode analisis

Analisis sengketa batas daerah yang terjadi pada era otonomi daerah di Indonesia dilakukan dengan dua sasaran: (1) untuk menentukan penyebab terjadinya sengketa, (2) menentukan jenis sengketa. Penyebab terjadinya sengketa dianalisis dengan teori lingkaran konflik menurut Moore (1986). Kemudian dari hasil analisis penyebab konflik selanjutnya dilakukan klasifikasi jenis sengketa. Jenis sengketa batas daerah diklasifikasi sebagai berikut: (1) sengketa batas daerah yang disebabkan faktor kepentingan, (2) sengketa batas daerah yang disebabkan faktor struktural, (3) sengketa batas daerah yang disebabkan faktor informasi geospasial, (4) sengketa batas daerah yang disebabkan faktor hubungan, (5) sengketa batas daerah yang disebabkan faktor nilai, (6) sengketa batas daerah yang disebabkan kombinasi minimal dua faktor tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3. 1. Kategori sengketa batas daerah

Dari kasus sengketa batas daerah yang dilaporkan Kemendagri (2013), dapat diklasifikasi atas dasar katagori tahun pembentukan daerah otonom dengan mengingat tahun UUPD daerah yang bersengketa, yaitu:

Sengketa batas daerah antar DOB yang dibentuk pada era otonomi daerah ( tahun 1999 s.d. 2009)
Sengketa batas daerah antara DOB yang dibentuk pada era OTDA (tahun 1999 s.d. 2009) dengan daerah otonom yang dibentuk sebelum tahun 1999.
Sengketa batas daerah antara daerah otonom yang dibentuk sebelum tahun 1999 (sebelum OTDA) namun munculnya sengketa terjadi pada era OTDA.

3.2 Jenis sengketa batas daerah

Dari analisis menggunakan lingkaran konflik Moore seperti telah diuraikan sebelumnya, dapat dikelompokan jenis sengketa batas daerah yang terjadi selama era OTDA, yaitu:

Konflik data/informasi, dalam hal ini data dan infromasi geospasial yaitu kualitas peta lampiran UUPD yang tidak memenuhi syarat sebagai dasar dalam penegasan batas daerah
Kombinasi antara konflik data dan informasi geospasial dengan faktor kepentingan memperebutkan SDA dan faktor struktural terkait suatu wilayah pada DOB hasil pemekaran ingin tetap gabung dengan kabupaten induk.

4. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan:

28 kasus sengketa adalah antara daerah kabupaten/kota yang dibentuk pada era OTDA dengan kabupate/kota yang dibentuk pada era sebelum OTDA dan 8 kasus sengketa yang terjadi antara kabupaten/kota yang dibentuk pada era OTDA.
Pada UUPD sebelum OTDA tidak dilampiri peta batas administrasi daerah yang dibentuk, sedang pada UUPD pada era OTDA pada umumnya dilampiri peta namun tidak memenuhi standar kartografis sebagai suatu peta hasil penetapan batas sehingga sulit digunakan sebagai dasar dalam kegiatan penegasan batas daerah.
Pada 25 kasus (58 %) informasi geospasial berperan sebagai penyebab sengketa batas daerah yang terjadi di Indonesia pada era OTDA. Pada 11 (30 %) kasus yang lain, penyebab sengketa adalah kombinasi antara informasi geospasial dengan faktor kepentingan dan struktural. Pada kasus ini sengketa batas diawali oleh permasalahan informasi geospasial yang kemudian dipicu oleh konflik kepentingan dan struktural.

Tulisan ini judul aslinya “Informasi Geospasial dan Sengketa Batas Daerah dalam Kegiatan Penegasan Batas Daerah pada Era Otonomi Daerah di Indonesia” adalah bagian hasil Penelitian Sumaryo Joyosumarto dkk, mahasiswa Program Pascasarjana S3 Teknik Geomatika Fakultas Teknik UGM yang dipaparkan pada Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia di Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta, 31 Oktober 2013.

10 Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2013

Pada tahun 2013 ini, Webometric kembali merilis daftar peringkat universitas-universitas terbaik dunia, termasuk untuk di Indonesia. Webometrics sendiri adalah lembaga yang memiliki afiliasi dengan Dewan Riset Nasional Spanyol yang mengumpulkan daftar seluruh perguruan tinggi di dunia. Berikut 10 univesitas terbaik di Indonesia tahun 2013, baik swasta maupun negeri.

1. Institut Teknologi Bandung (ITB) - Peringkat Dunia: 600

Institut Teknologi Bandung atau singkatnya lebih kita kenal dengan nama ITB merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Bandung. Resmi berdiri pada tahun 1959. ITB adalah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang memiliki akreditasi ABET dari Amerika Serikat. Dengan fasilitas-fasilitas seperti perumahan dosen, laboratorium, bengkel, studio, galeri dan fasilitas olah raga, maka tidaklah mengherankan jika ITB masuk sebagai Universitas terbaik Indonesia tahun 2013.

Pada daftar sebelumnya mengenai "10 Universitas Terbaik Indonesia Tahun 2012," ITB mengalami peningkatan dari Universitas terbaik ke-3 menjadi universitas terbaik nomor satu. Sayangnya mengalami penurunan pada Peringkat Dunia dari yang sebelumnya 569, turun menjadi 600 pada tahun 2013 ini.